Presiden Joko Widodo telah secara resmi melarang pelaksanaan mudik tahun 2020 dalam rangka melawan wabah covid 19. Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi, memaknai pelarangan tersebut sebagai upaya untuk melindungi warga desa.
Baginya, desa adalah benteng perlindungan terakhir dalam ketahanan pangan. jika tak dilarang, bukan hanya Covid 19 yang akan menyebar, namun produksi pangan yang selama ini bergantung kepada desa akan hancur.
“Jika pusat produksi pangan terganggu, struktur sosial dan struktur produksi nasional akan terganggu. Kebijakan tegas Presiden Jokowi harus diamankan semua pihak hingga ke desa-desa. Bagi warga desa, pelarangan mudik adalah perlindungan yang nyata dari wabah COVID-19,” kata Budi dalam keterangan pers tertulis.
Untuk menuntaskan rindu, Ketua Umum PROJO ini menyarankan penggunaan alat telekomunikasi saja. “Termasuk jika ada rezeki lebih baik ditransfer saja ke sanak saudara di kampung,” tambahnya.
Selain melarang mudik, rasa sayang terhadap warga yang tidak mampu juga diwujudkan pemerintah dalam bentuk bantuan-bantuan untuk bertahan hidup.
“Pemerintah menyiapkan kompensasi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang tidak bisa mudik dan terdampak pandemi COVID-19,” tegas Budi Arie Setiadi.
“Timing (kebijakan larangan mudik) sudah pas. Presiden Jokowi sangat peduli nasib rakyatnya,” katanya, membantah adanya keterlambatan penerapan kebijakan ini. Ia berharap tidak ada lagi yang nyinyir dalam menyikapi wabah ini, sebaliknya kerjasama, kegembiraan, kerukunan harus didorong, seperti halnya yang dilakukn oleh masyarakat desa saat ini.
Sumber: Detik
